PONTIANAK, KP – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat mencatat stabilitas sektor jasa keuangan daerah tetap terjaga hingga Triwulan III Tahun 2025, meski dihadapkan pada dinamika perekonomian regional dan nasional. Kinerja industri jasa keuangan dinilai resilien dengan pertumbuhan positif yang disertai pengendalian risiko yang tetap terkendali.
OJK Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar. Selain UMKM, dukungan pembiayaan juga diarahkan ke sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif guna membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
Di sektor perbankan, kinerja hingga September 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat dengan komposisi terbesar berasal dari tabungan sebesar 59,3 persen, disusul deposito 25,8 persen dan giro 14,9 persen. Dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan masih didominasi kredit konsumtif, diikuti kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit rumah tangga mencatat pangsa terbesar dengan market share 43,66 persen, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,18 persen serta perdagangan besar dan eceran 15,85 persen. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) secara agregat tercatat 2,02 persen.
Pada segmen UMKM, kredit usaha kecil mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,87 persen secara tahunan. Namun, kredit usaha mikro dan menengah masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,46 persen, yang menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ke depan.
Sementara itu, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada sektor asuransi umum, rasio klaim terhadap premi tercatat 62,09 persen, menandakan kondisi keuangan yang relatif sehat. Namun, Kabupaten Melawi mencatat rasio klaim yang lebih tinggi dari premi, yakni 148,92 persen. Di sektor asuransi jiwa, rasio klaim berada pada angka 68,68 persen, dengan Kabupaten Sambas dan Sanggau mencatat rasio di atas 100 persen, sehingga memerlukan pengawasan lebih lanjut.
Di sektor pembiayaan dan pergadaian, penyaluran pinjaman menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat sejak Triwulan III 2024, dengan total penyaluran pergadaian mencapai Rp1,76 triliun pada April 2025.
OJK Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar. Selain UMKM, dukungan pembiayaan juga diarahkan ke sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif guna membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
Di sektor perbankan, kinerja hingga September 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat dengan komposisi terbesar berasal dari tabungan sebesar 59,3 persen, disusul deposito 25,8 persen dan giro 14,9 persen. Dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan masih didominasi kredit konsumtif, diikuti kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit rumah tangga mencatat pangsa terbesar dengan market share 43,66 persen, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,18 persen serta perdagangan besar dan eceran 15,85 persen. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) secara agregat tercatat 2,02 persen.
Pada segmen UMKM, kredit usaha kecil mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,87 persen secara tahunan. Namun, kredit usaha mikro dan menengah masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,46 persen, yang menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ke depan.
Sementara itu, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada sektor asuransi umum, rasio klaim terhadap premi tercatat 62,09 persen, menandakan kondisi keuangan yang relatif sehat. Namun, Kabupaten Melawi mencatat rasio klaim yang lebih tinggi dari premi, yakni 148,92 persen. Di sektor asuransi jiwa, rasio klaim berada pada angka 68,68 persen, dengan Kabupaten Sambas dan Sanggau mencatat rasio di atas 100 persen, sehingga memerlukan pengawasan lebih lanjut.
Di sektor pembiayaan dan pergadaian, penyaluran pinjaman menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat sejak Triwulan III 2024, dengan total penyaluran pergadaian mencapai Rp1,76 triliun pada April 2025.
Sebaliknya, penyaluran modal ventura mengalami perlambatan memasuki Triwulan III 2025. OJK juga terus mencermati perkembangan sektor financial technology seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat.
Pasar modal di Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah Single Investor Identification (SID) hingga Agustus 2025 meningkat 23,78 persen secara tahunan menjadi 225.077 SID.
Pasar modal di Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah Single Investor Identification (SID) hingga Agustus 2025 meningkat 23,78 persen secara tahunan menjadi 225.077 SID.
Pertumbuhan terbesar berasal dari investor reksa dana, mencerminkan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap investasi pasar modal yang terus didorong melalui edukasi dan literasi keuangan.
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, OJK Kalimantan Barat bersama TPAKD dan berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan 101 kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan total peserta mencapai 15.068 orang di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut menyasar berbagai kelompok prioritas, mulai dari pelajar, UMKM, masyarakat daerah 3T, perempuan, hingga penyandang disabilitas. Realisasi program TPAKD Provinsi Kalbar tercatat mencapai 106,94 persen, sementara TPAKD kabupaten/kota mencapai 128,50 persen.
Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK Kalbar mencatat 215 pengaduan sepanjang Januari hingga September 2025 yang seluruhnya telah diselesaikan sesuai standar layanan. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech P2P, perbankan, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi perilaku penagihan, isu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta kasus fraud dan kejahatan siber.
Selain itu, layanan konsultasi langsung dan iDeb SLIK terus dimanfaatkan masyarakat. Hingga November 2025, tercatat 10.742 layanan SLIK telah diberikan, meningkat 20,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ke depan, OJK Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan perlindungan konsumen. Sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang berkelanjutan, inklusif, dan berintegritas.(Rif)
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, OJK Kalimantan Barat bersama TPAKD dan berbagai pemangku kepentingan telah melaksanakan 101 kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan total peserta mencapai 15.068 orang di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut menyasar berbagai kelompok prioritas, mulai dari pelajar, UMKM, masyarakat daerah 3T, perempuan, hingga penyandang disabilitas. Realisasi program TPAKD Provinsi Kalbar tercatat mencapai 106,94 persen, sementara TPAKD kabupaten/kota mencapai 128,50 persen.
Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK Kalbar mencatat 215 pengaduan sepanjang Januari hingga September 2025 yang seluruhnya telah diselesaikan sesuai standar layanan. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech P2P, perbankan, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi perilaku penagihan, isu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta kasus fraud dan kejahatan siber.
Selain itu, layanan konsultasi langsung dan iDeb SLIK terus dimanfaatkan masyarakat. Hingga November 2025, tercatat 10.742 layanan SLIK telah diberikan, meningkat 20,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ke depan, OJK Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan perlindungan konsumen. Sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang berkelanjutan, inklusif, dan berintegritas.(Rif)
