PONTIANAK, KP - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Barat menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum dan keamanan di wilayah Kalimantan Barat. Setelah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), BEM se-Kalimantan Barat dan mahasiswa mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di Polda Kalbar, termasuk Kapolda Kalimantan Barat dan Direktur Intelkam Polda Kalbar.
Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menjelaskan bahwa sikap tersebut lahir dari hasil kajian internal organisasi mahasiswa, laporan masyarakat, serta pengamatan terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang di Kalimantan Barat.
Menurutnya, mahasiswa menilai terdapat persoalan mendasar dalam aspek kepemimpinan dan pengawasan yang berdampak pada kinerja institusi kepolisian di daerah.
Dalam pernyataan resminya, BEM Se-Kalbar menilai Kapolda Kalimantan Barat belum mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal, khususnya dalam memastikan profesionalisme aparat, menjaga netralitas institusi, serta menjamin keadilan hukum bagi masyarakat.
“Kapolda Kalimantan Barat dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dalam memastikan profesionalisme, netralitas, dan keadilan hukum di wilayah Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sorotan serupa juga diarahkan kepada kinerja Direktur Intelkam Polda Kalbar. Mahasiswa menilai fungsi intelijen, terutama dalam aspek deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi memicu kerawanan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak segera dibenahi.
BEM Se-Kalimantan Barat menegaskan bahwa situasi tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas demokrasi di daerah serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Atas dasar itu, mahasiswa secara terbuka mendorong Kapolri Republik Indonesia untuk melakukan langkah evaluatif, termasuk mencopot Kapolda Kalimantan Barat serta meminta Direktur Intelkam Polda Kalbar mengundurkan diri dari jabatannya.
Meksi Kerol menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari peran kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi.
Ia menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengawal jalannya institusi negara agar tetap berada pada koridor keadilan dan kepentingan publik.
Ia juga menegaskan bahwa apabila aspirasi tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa siap melakukan konsolidasi lanjutan dan menyampaikan pendapat melalui aksi massa secara konstitusional.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap bangsa dan daerah, demi tegaknya keadilan dan demokrasi di Kalimantan Barat,” tegas Meksi Kerol.
BEM Se-Kalbar menegaakan seruan solidaritas kepada mahasiswa se-Kalimantan Barat serta komitmen untuk terus mengawal isu-isu keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat secara berkelanjutan. (*/Red)
