.jpeg)
KUBU RAYA, KP - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, bersama Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya, H.Y. Hardito, melakukan inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Raya Kuala Dua 2 dan Pondok Pesantren Darul Ulum, Kubu Raya.
Kunjungan tersebut difokuskan pada pemantauan kecukupan gizi, dampak ekonomi lokal dari program prioritas nasional itu, serta langkah-langkah pencegahan potensi kecurangan dalam pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa kecukupan gizi merupakan elemen vital yang harus menjadi prioritas utama demi masa depan anak-anak Indonesia.
“Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program super prioritas yang dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan dan kecerdasan anak kita,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebersihan pengelolaan makanan, ketepatan waktu distribusi, serta tata kelola anggaran harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan kualitas dan kuantitas gizi yang memadai dalam setiap porsi makanan.
Untuk memastikan hal tersebut, Rudy menurunkan tim pengawasan guna menilai kualitas menu, menghitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari setiap porsi, serta mengaudit akuntabilitas pengelolaan dana program. Dalam kegiatan itu, ia juga turut menyaksikan proses pengujian AKG terhadap sampel makanan yang dibagikan kepada para santri Pondok Pesantren Darul Ulum oleh ahli gizi dari Puskesmas Sei Durian dan SPPG Kuala Dua 2.
Selain melakukan pemantauan teknis, Rudy juga berdialog dengan Kepala SPPG Kuala Dua 2, Gabriel, beserta timnya mengenai berbagai kendala pelaksanaan dan isu yang muncul di lapangan. Ia menekankan bahwa kehadiran BPKP bukan sekadar melakukan pengawasan administratif, tetapi juga untuk memitigasi risiko terhadap kualitas gizi dan potensi penyimpangan.
“Kami hadir untuk memitigasi risiko. Salah satu risiko terbesar adalah jika makanan yang disajikan ternyata tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan,” tegasnya.
Rudy juga mendorong seluruh mitra, termasuk pengelola dapur SPPG Darul Ulum, agar bekerja sama erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan ahli gizi daerah. Sinergi tersebut, katanya, penting untuk menjamin bahwa setiap kotak makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi yang ditetapkan secara ilmiah.
Lebih jauh, Rudy menegaskan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pemberdayaan pangan lokal dan koperasi desa harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program.
“MBG ini harus membangkitkan ekonomi masyarakat dan ke depannya agar memberdayakan pangan lokal serta Koperasi Desa Merah Putih,” ujar doktor jebolan Selandia Baru itu.
Kunjungan tersebut mendapat sambutan positif dari pengelola dapur SPPG Darul Ulum. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyajian, mematuhi standar yang ditetapkan, serta berperan aktif dalam penyerapan bahan pangan lokal sebagai kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah.
Rudy menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmen BPKP untuk terus mengawal program MBG dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi antara BPKP, Pemerintah Daerah, dan seluruh mitra pelaksana tetap terjalin kuat.
“Kami akan terus melakukan pemantauan agar program dapat berjalan dengan baik. Pastikan bahwa anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi makanan yang aman, higienis, dan secara ilmiah terbukti memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kubu Raya,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan agar tidak ada praktik pungutan liar maupun penyimpangan dalam pengurusan SLHS dan sertifikat halal. Pengawasan ini menjadi bukti nyata komitmen BPKP dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis pangan lokal di Kalimantan Barat.(^/Red)
Kunjungan tersebut difokuskan pada pemantauan kecukupan gizi, dampak ekonomi lokal dari program prioritas nasional itu, serta langkah-langkah pencegahan potensi kecurangan dalam pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan bahwa kecukupan gizi merupakan elemen vital yang harus menjadi prioritas utama demi masa depan anak-anak Indonesia.
“Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program super prioritas yang dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan dan kecerdasan anak kita,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebersihan pengelolaan makanan, ketepatan waktu distribusi, serta tata kelola anggaran harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan kualitas dan kuantitas gizi yang memadai dalam setiap porsi makanan.
Untuk memastikan hal tersebut, Rudy menurunkan tim pengawasan guna menilai kualitas menu, menghitung Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari setiap porsi, serta mengaudit akuntabilitas pengelolaan dana program. Dalam kegiatan itu, ia juga turut menyaksikan proses pengujian AKG terhadap sampel makanan yang dibagikan kepada para santri Pondok Pesantren Darul Ulum oleh ahli gizi dari Puskesmas Sei Durian dan SPPG Kuala Dua 2.
Selain melakukan pemantauan teknis, Rudy juga berdialog dengan Kepala SPPG Kuala Dua 2, Gabriel, beserta timnya mengenai berbagai kendala pelaksanaan dan isu yang muncul di lapangan. Ia menekankan bahwa kehadiran BPKP bukan sekadar melakukan pengawasan administratif, tetapi juga untuk memitigasi risiko terhadap kualitas gizi dan potensi penyimpangan.
“Kami hadir untuk memitigasi risiko. Salah satu risiko terbesar adalah jika makanan yang disajikan ternyata tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan,” tegasnya.
Rudy juga mendorong seluruh mitra, termasuk pengelola dapur SPPG Darul Ulum, agar bekerja sama erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan ahli gizi daerah. Sinergi tersebut, katanya, penting untuk menjamin bahwa setiap kotak makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi yang ditetapkan secara ilmiah.
Lebih jauh, Rudy menegaskan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pemberdayaan pangan lokal dan koperasi desa harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program.
“MBG ini harus membangkitkan ekonomi masyarakat dan ke depannya agar memberdayakan pangan lokal serta Koperasi Desa Merah Putih,” ujar doktor jebolan Selandia Baru itu.
Kunjungan tersebut mendapat sambutan positif dari pengelola dapur SPPG Darul Ulum. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyajian, mematuhi standar yang ditetapkan, serta berperan aktif dalam penyerapan bahan pangan lokal sebagai kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah.
Rudy menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmen BPKP untuk terus mengawal program MBG dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi antara BPKP, Pemerintah Daerah, dan seluruh mitra pelaksana tetap terjalin kuat.
“Kami akan terus melakukan pemantauan agar program dapat berjalan dengan baik. Pastikan bahwa anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi makanan yang aman, higienis, dan secara ilmiah terbukti memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kubu Raya,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan agar tidak ada praktik pungutan liar maupun penyimpangan dalam pengurusan SLHS dan sertifikat halal. Pengawasan ini menjadi bukti nyata komitmen BPKP dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis pangan lokal di Kalimantan Barat.(^/Red)
