PONTIANAK, KP – Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik yang tak kalah kompleks, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan signifikansinya dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di Kalimantan Barat. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat bersama Kementerian Keuangan setempat, dipaparkan bahwa peran APBN di Bumi Khatulistiwa tidak hanya bersifat strategis, namun juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat hingga Mei 2025 tercatat telah mencapai Rp4,65 triliun atau 37,52 persen dari target. Komponen penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang berkontribusi sebesar Rp4,11 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp538,06 miliar. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ritme ekonomi tetap bergerak positif, meski masih berada di tengah tekanan ekonomi global dan pemulihan pascapandemi yang belum sepenuhnya rampung.
Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp10,83 triliun atau 34,35 persen dari total pagu anggaran. Belanja ini terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,63 triliun serta transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp8,2 triliun. Kombinasi antara belanja pusat dan transfer ke daerah ini menjadi motor penggerak bagi berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan layanan keagamaan, kesehatan, hingga sektor pendidikan. Salah satu contohnya adalah penyaluran Dana BOS kepada lebih dari 14 ribu siswa lintas jenjang di Kalbar, yang memperlihatkan bahwa APBN benar-benar hadir untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Di tengah geliat pelaksanaan APBN tersebut, kondisi makroekonomi Kalimantan Barat menunjukkan stabilitas yang patut diapresiasi. Inflasi regional berada di level 0,59 persen secara tahunan (year-on-year), menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Ini merupakan pencapaian penting, sebab laju inflasi yang terkendali tidak hanya menguntungkan masyarakat dari sisi daya beli, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha dan investor yang membutuhkan kepastian harga dan kondisi ekonomi yang stabil. Pola pergerakan inflasi Kalbar juga selaras dengan tren nasional, menandakan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan efektif.
Sementara itu, neraca perdagangan Kalimantan Barat juga mencatat surplus sebesar US$561,93 juta. Capaian ini ditopang oleh harga referensi minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang per Juni 2025 tercatat sebesar US$856,38 per metrik ton. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi penerimaan negara dari bea keluar sektor kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan provinsi ini. Tak kalah penting, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat yang mencapai 168,63 menjadi yang tertinggi di kawasan Kalimantan. NTP yang tinggi mengindikasikan bahwa daya beli petani di daerah ini cukup kuat, yang secara langsung turut mengerek kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan berbasis sektor riil.
Di luar indikator makro, keberpihakan APBN terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah juga sangat terasa. Pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM di Kalimantan Barat. Hingga Mei 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp1,68 triliun kepada lebih dari 23 ribu debitur. Kabupaten Ketapang menjadi penyerap tertinggi dengan realisasi KUR sebesar Rp209,7 miliar, sementara Kabupaten Kayong Utara mencatat realisasi terendah. Sektor pertanian menjadi bidang yang paling dominan dalam penyaluran ini, yang sekaligus selaras dengan peningkatan NTP. Ini menjadi bukti bahwa KUR tidak sekadar stimulus ekonomi, tapi juga bagian dari strategi pembangunan inklusif yang berpihak kepada sektor-sektor produktif akar rumput.
Lebih lanjut, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mencatat pertumbuhan yang signifikan. Hingga Mei 2025, total pembiayaan UMi telah mencapai Rp61,75 miliar kepada lebih dari 13 ribu debitur—menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 33,23 persen. Mayoritas pembiayaan ini disalurkan kepada pelaku usaha sektor perdagangan besar dan eceran, yang merupakan jantung dari aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Kabupaten Sambas menjadi wilayah dengan realisasi UMi tertinggi yakni Rp7,08 miliar, sedangkan Kabupaten Kayong Utara kembali menjadi wilayah dengan realisasi terendah, hanya sebesar Rp15 juta. Ketimpangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar lebih fokus pada pemerataan akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang selama ini relatif terpinggirkan.
Secara keseluruhan, data dan capaian yang dipaparkan dalam konferensi pers ini menunjukkan bahwa APBN bukan hanya sekadar angka dalam neraca keuangan negara, namun nyata menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi pembangunan daerah, menjaga daya beli masyarakat, dan menopang kestabilan ekonomi makro maupun mikro. Perpaduan antara belanja strategis, pengelolaan fiskal yang sehat, serta keberpihakan pada sektor UMKM menjadi bukti konkret bahwa APBN hadir sebagai tulang punggung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat.
Dengan kinerja yang terus tumbuh positif ini, Kanwil DJPb Kalbar bersama seluruh elemen Kementerian Keuangan di daerah berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap, dengan keberlanjutan pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel, kesejahteraan masyarakat Kalbar akan semakin meningkat dan ketahanan ekonomi daerah dapat terus diperkuat menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.(*/Red)
