Sinergi strategis dengan Kemendagri dorong efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah
JAKARTA, KP - Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan terintegrasi, Bank Kalbar resmi menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada Kamis, 22 Mei 2025, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. 
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan—secara elektronik dan terintegrasi.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Dalam kerja sama ini, Bank Kalbar akan mengintegrasikan layanan perbankannya dengan aplikasi SIPD-RI, memungkinkan transaksi pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara online dan real-time oleh pemerintah daerah.
"Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Kami merasa terhormat bisa menjadi mitra strategis Kementerian Dalam Negeri dalam mempercepat modernisasi sistem keuangan daerah," ujar Rokidi. Ia menegaskan bahwa kehadiran Bank Kalbar dalam sistem SIPD-RI akan memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Agus Fatoni menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. "Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi seperti SIPD-RI, apalagi ketika sudah terhubung langsung dengan sistem perbankan, merupakan lompatan besar menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien," ungkapnya.
Dengan terwujudnya kolaborasi ini, pemerintah pusat dan daerah kini memiliki alat yang lebih kuat untuk konsolidasi data keuangan secara menyeluruh. Proses pencairan dana yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan dengan cepat dan transparan, mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih optimal di daerah.
Kolaborasi antara Bank Kalbar dan Kemendagri ini tak hanya mencerminkan semangat inovasi dalam sektor keuangan publik, tetapi juga membuka jalan bagi implementasi pemerintahan digital yang lebih luas di Indonesia.(*/Red)
JAKARTA, KP - Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan terintegrasi, Bank Kalbar resmi menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada Kamis, 22 Mei 2025, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan—secara elektronik dan terintegrasi.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Dalam kerja sama ini, Bank Kalbar akan mengintegrasikan layanan perbankannya dengan aplikasi SIPD-RI, memungkinkan transaksi pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara online dan real-time oleh pemerintah daerah.
"Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Kami merasa terhormat bisa menjadi mitra strategis Kementerian Dalam Negeri dalam mempercepat modernisasi sistem keuangan daerah," ujar Rokidi. Ia menegaskan bahwa kehadiran Bank Kalbar dalam sistem SIPD-RI akan memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Agus Fatoni menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. "Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi seperti SIPD-RI, apalagi ketika sudah terhubung langsung dengan sistem perbankan, merupakan lompatan besar menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien," ungkapnya.
Dengan terwujudnya kolaborasi ini, pemerintah pusat dan daerah kini memiliki alat yang lebih kuat untuk konsolidasi data keuangan secara menyeluruh. Proses pencairan dana yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan dengan cepat dan transparan, mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih optimal di daerah.
Kolaborasi antara Bank Kalbar dan Kemendagri ini tak hanya mencerminkan semangat inovasi dalam sektor keuangan publik, tetapi juga membuka jalan bagi implementasi pemerintahan digital yang lebih luas di Indonesia.(*/Red)
