PONTIANAK - Sektor properti di Kalimantan Barat menderita kelesuan yang signifikan akibat krisis Covid-19. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Isnaini memastikan target penjualan perumahan dari pihaknya tidak akan mampu mencapai target. Pasalnya pandemi Covid-19 telah membuat daya beli masyarakat turun, sehingga berdampak minat dan kemampuan untuk membeli rumah. Selain itu prediksi ekonomi makro global, nasional dan Kalbar juga dilanda pesimistis.
 |
| Perumahan REI |
“Paling cepat ekonomi kita akan membaik pada tahun 2021. Covid-19 itu itu dampaknya bukan hanya sekarang. Masalah ekonomi yang ditimbulkannya akan berantai dan sistemik. Butuh pemulihan yang cukup lama. Daya beli di sektor properti sangat tergantung dari seberapa cepat wabah berakhir dan kecepatan pemulihan ekonomi dunia dan nasional,” ujarnya, kemarin.
Namun kondisi dalam beberapa bulan ini belum membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor properti. Kendati menurunnya kegiatan pembangunan perunahan membuat lapangan bagi para tukang bangunan menjadi kian sempit. “Untuk rumah subsidi atau MBR mungkin tidak terlalu jauh turunnya. Tetapi untuk rumah komersial sulit. Laku satu dua saja sudah bersyukur,” ucap Isnaini.
Menurutnya, saat ini para developer di REI masih memiliki cukup uang untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya. Begitu juga isu PHK, belum akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Asalkan, kata dia, iklim bisnis di industri properti juga terjaga. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu mempermudah kegiatan usaha.
“Tentu perlu ada insentif dan stimulus untuk Pandemi ini agar kami juga bisa survive. Relaksasi untuk KPR baik ke developer dan konsumen juga sudah terlihat. Mungkin di sektor perpajakan juga bisa lebih dipermudah. Kami di properti sendiri juga berharap perizinan bisa lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan pembangunan perumahan kami dapat berjalan,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut dia, kegiatan pembangunan perumahan memiliki multyplier effect yang panjang. Menurunnya kegiatan pembangunan sama artinya dengan meningkatnya pengangguran dan pendapatan masyarakat. “Selain karyawan, di sana juga bekerja para tukang bangunan, sopir, toko bangunan, tukang batu, dan lain-lain,” sambungnya.
REI sendiri menargetkan mampu membangun 7.900 rumah di Kalbar. Paling banyak perumahan tersebut dibangun di Kabupaten Kubu Raya. Lantaran lokasinya yang tak jauh dari pusat ekonomi dan ibu kota provinsi. Selain itu lahan di Kubu Raya juga relatif lebih murah ketimbang di Pontianak, sehingga secara kalkulasi masih masuk untuk dibangunkan perumahan bersubsidi.
Ke depan, tegas dia, REI akan terus mendukung pemerintah dalam membangun dan menyediakan hunian layak huni kepada masyarakat. Hanya saja, kata dia, pemerintah harus melakukan usaha lebih demi mewujudkan hal tersebut. Salah satunya permudahan perizinan dan perpajakan.
“Harus ada terobosan pajak untuk rumah MBR. Dimana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR. Sehingga rumah-rumah yang dijual untuk konsumen MBR dapat lebih terjangkau,” sebut dia.
REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. (*)
Namun kondisi dalam beberapa bulan ini belum membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor properti. Kendati menurunnya kegiatan pembangunan perunahan membuat lapangan bagi para tukang bangunan menjadi kian sempit. “Untuk rumah subsidi atau MBR mungkin tidak terlalu jauh turunnya. Tetapi untuk rumah komersial sulit. Laku satu dua saja sudah bersyukur,” ucap Isnaini.
Menurutnya, saat ini para developer di REI masih memiliki cukup uang untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya. Begitu juga isu PHK, belum akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Asalkan, kata dia, iklim bisnis di industri properti juga terjaga. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu mempermudah kegiatan usaha.
“Tentu perlu ada insentif dan stimulus untuk Pandemi ini agar kami juga bisa survive. Relaksasi untuk KPR baik ke developer dan konsumen juga sudah terlihat. Mungkin di sektor perpajakan juga bisa lebih dipermudah. Kami di properti sendiri juga berharap perizinan bisa lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan pembangunan perumahan kami dapat berjalan,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut dia, kegiatan pembangunan perumahan memiliki multyplier effect yang panjang. Menurunnya kegiatan pembangunan sama artinya dengan meningkatnya pengangguran dan pendapatan masyarakat. “Selain karyawan, di sana juga bekerja para tukang bangunan, sopir, toko bangunan, tukang batu, dan lain-lain,” sambungnya.
REI sendiri menargetkan mampu membangun 7.900 rumah di Kalbar. Paling banyak perumahan tersebut dibangun di Kabupaten Kubu Raya. Lantaran lokasinya yang tak jauh dari pusat ekonomi dan ibu kota provinsi. Selain itu lahan di Kubu Raya juga relatif lebih murah ketimbang di Pontianak, sehingga secara kalkulasi masih masuk untuk dibangunkan perumahan bersubsidi.
Ke depan, tegas dia, REI akan terus mendukung pemerintah dalam membangun dan menyediakan hunian layak huni kepada masyarakat. Hanya saja, kata dia, pemerintah harus melakukan usaha lebih demi mewujudkan hal tersebut. Salah satunya permudahan perizinan dan perpajakan.
“Harus ada terobosan pajak untuk rumah MBR. Dimana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR. Sehingga rumah-rumah yang dijual untuk konsumen MBR dapat lebih terjangkau,” sebut dia.
REI juga berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil. (*)
Sumber : Pontianakpost.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar