 |
| Ilustrasi pemanfaatan APBN Kalbar di awal tahun 2026 |
PONTIANAK, KP – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga akhir Februari 2026 menunjukkan peran yang semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Ketidakpastian ekonomi dunia yang dipengaruhi perlambatan pertumbuhan sejumlah negara, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika kebijakan moneter global turut memberi dampak terhadap perekonomian domestik. Dalam konteks tersebut, APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di daerah.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp1.870,90 miliar atau 11,15 persen dari target Rp16.785,72 miliar, dengan pertumbuhan 14,34 persen secara tahunan (year on year). Kinerja ini mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga, terutama pada sektor perdagangan dan jasa.
Penerimaan perpajakan terealisasi Rp1.581,00 miliar atau 9,99 persen dari target, tumbuh 13,74 persen (yoy), didukung sektor administrasi pemerintahan serta perdagangan besar dan eceran yang menjadi kontributor utama konsumsi masyarakat.
Namun demikian, penerimaan kepabeanan dan cukai masih tertekan akibat dinamika harga komoditas global, khususnya crude palm oil (CPO). Hingga Februari 2026, kinerja bea dan cukai tercatat terkontraksi 36,06 persen, terutama pada Bea Keluar yang turun 59,15 persen akibat perubahan tarif dan harga referensi CPO.
Meski demikian, Bea Masuk dan Cukai masih menunjukkan pertumbuhan masing-masing 22,60 persen dan 61,25 persen, menandakan aktivitas impor serta konsumsi barang kena cukai tetap stabil.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp289,90 miliar atau 30,01 persen dari target Rp965,90 miliar, tumbuh 17,72 persen. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan PNBP lainnya serta pendapatan badan layanan umum.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp4.307,92 miliar atau 16,30 persen dari pagu Rp26.433,64 miliar. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan sebesar 39,15 persen (yoy) dengan realisasi Rp1.016,40 miliar.
Belanja tersebut didominasi Belanja Pegawai sebesar Rp655,31 miliar, Belanja Barang Rp237,12 miliar untuk operasional layanan publik, serta Belanja Modal Rp123,97 miliar yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.
Berdasarkan fungsi, belanja negara terbesar berada pada sektor pelayanan umum sebesar Rp3.342,47 miliar. Sementara itu, fungsi perumahan dan fasilitas umum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 785,8 persen, seiring percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman.
Dari sisi fiskal daerah, APBD konsolidasian Kalimantan Barat mencatat pendapatan Rp2.722,93 miliar dan belanja Rp1.242,38 miliar, menghasilkan surplus Rp1.480,56 miliar dengan SILPA Rp1.463,32 miliar.
Selain menjaga stabilitas, APBN juga mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Program Makan Bergizi Gratis hingga 30 Maret 2026 telah menjangkau 877.222 penerima manfaat melalui 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau sekitar 70 persen dari target.
Di sektor pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat terus berjalan dengan realisasi di Pontianak sebesar Rp2,64 miliar, Ketapang Rp533,06 juta, dan Landak Rp394 juta. Program ini diharapkan memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Sementara itu, dukungan terhadap sektor usaha diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp125,59 miliar kepada 283 debitur, sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha mikro dan kecil di tengah dinamika ekonomi.(*/Red)
