 |
| Ilustrasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalbar |
PONTIANAK, KP – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat pada 2025 masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat, tekanan pengangguran masih terkonsentrasi di kawasan kota, seiring tingginya arus pencari kerja dan terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja formal.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kalbar Nomor 67/11/61/Th. XXVIII tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Agustus 2025 yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPT Kalimantan Barat tercatat sebesar 4,82 persen. Angka ini turun tipis sebesar 0,04 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2024, namun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesempatan kerja antardaerah.
BPS Kalbar mencatat, TPT di wilayah perkotaan mencapai 7,26 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya sebesar 3,17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran masih lebih dominan terjadi di pusat-pusat perkotaan, yang menjadi magnet utama bagi pencari kerja, baik lulusan baru maupun penduduk yang melakukan urbanisasi.
Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota, Kota Pontianak mencatat TPT tertinggi di Kalimantan Barat dengan angka mencapai 7,91 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Singkawang sebesar 7,42 persen, disusul Kabupaten Kubu Raya 6,86 persen dan Kabupaten Ketapang 6,75 persen. Kabupaten Sambas berada pada posisi berikutnya dengan TPT sebesar 4,91 persen.
Sebaliknya, sejumlah daerah perdesaan justru mencatat tingkat pengangguran yang relatif rendah. Kabupaten Kapuas Hulu menjadi wilayah dengan TPT terendah di Kalimantan Barat, yakni 2,09 persen. Angka ini diikuti Kabupaten Sekadau sebesar 2,54 persen, Kabupaten Landak 2,69 persen, Kabupaten Sintang 2,78 persen, serta Kabupaten Melawi 2,94 persen.
BPS Kalbar menjelaskan, tingginya TPT di Kota Pontianak dan Kota Singkawang tidak terlepas dari karakteristik wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa, sehingga menjadi tujuan utama pencari kerja. Namun, pertumbuhan lapangan kerja formal yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja menyebabkan persaingan kerja di kota menjadi semakin ketat.
Sementara itu, wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih rendah karena masih kuatnya peran sektor pertanian, perkebunan, serta kegiatan ekonomi informal dalam menyerap tenaga kerja. Pola kerja keluarga dan fleksibilitas sektor informal turut membantu menekan angka pengangguran terbuka di desa.
BPS Kalbar menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di wilayah perkotaan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dinilai menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kawasan kota yang terus mengalami pertumbuhan angkatan kerja.(*/Red)
