 |
| Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Kepala BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap berfoto bersama pada kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di Perumdam Tirta Khatulistiwa Pontianak |
PONTIANAK, KP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa manajemen risiko tidak boleh dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis dalam menjawab ekspektasi publik dan menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, saat membahas penerapan manajemen risiko di Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Selasa (20/1/2026).
Didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Kalbar, Seno Winardi, Rudy menyampaikan bahwa setiap program strategis Perumdam harus dibarengi dengan kesiapan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko.
Risiko tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, sumber daya manusia, keuangan, hingga perubahan kebijakan pemerintah. Menurutnya, tanpa mitigasi yang matang, program strategis berpotensi tidak berjalan sesuai harapan.
Ia menekankan bahwa manajemen risiko harus diterjemahkan ke dalam strategi dan rencana aksi yang konkret. Tanpa langkah nyata, program yang dirancang dengan baik pun dapat gagal dalam pelaksanaannya.
Rudy juga menyoroti peran strategis Perumdam Tirta Khatulistiwa yang tidak hanya terbatas pada layanan air bersih, tetapi turut menopang keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak melalui pengelolaan sistem penagihan retribusi sampah.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada rencana pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dengan nilai investasi besar sebagaimana disampaikan Wali Kota Pontianak.
Menurut Rudy, program strategis tersebut harus dimitigasi risikonya secara serius agar tetap berada dalam ekosistem Perumdam dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Program manajemen risiko Perumdam itu bukan hanya untuk internal, tapi juga untuk menopang keberhasilan Walikota dan Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengelolaan retribusi sampah yang sistem penagihannya dititipkan kepada Perumdam. Sistem tersebut, kata Rudy, harus dijaga agar tetap andal dan selalu diperbarui. “Kita juga harus menjaga akuntabilitasnya APBD Kota Pontianak, apalagi anggaran SPAL itu akan mencapai Rp1 triliun. Ini harus dimitigasi risikonya oleh Perumdam,” tegasnya.
Rudy menambahkan, ke depan pengelolaan air limbah terintegrasi merupakan sebuah keniscayaan. Manajemen Perumdam diingatkan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan atau menurunnya tingkat kepercayaan publik yang dapat berujung pada pembentukan badan baru pengelola limbah.
Jika hal itu terjadi, potensi pendapatan besar dari sektor pengolahan limbah berisiko hilang. Ia menegaskan bahwa Pontianak sedang bergerak menuju integrasi layanan pengolahan limbah dengan penyediaan air bersih.
“Pembangunan rumah atau ruko akan terkoneksi ke satu instalasi pengolahan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkasnya.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang membuka kegiatan tersebut, menilai manajemen risiko sebagai kunci untuk mengidentifikasi persoalan krusial di lapangan. Ia menyebut tantangan seperti intrusi air laut dan tingkat kebocoran jaringan Perumdam yang masih berada di angka 30,6 persen perlu ditangani secara sistematis.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sekaligus peluang. Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen,” tegas Edi.
Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Abdullah, mengakui bahwa manajemen risiko menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas rantai penyediaan air bersih.
Ia menjelaskan bahwa mulai dari pengambilan air baku di Sungai Kapuas hingga distribusi ke pelanggan, terdapat berbagai potensi risiko di setiap tahapan.
“Dari air baku di Sungai Kapuas hingga sampai ke pelanggan, di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu, kami meminta pendampingan BPKP agar risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelasnya.
Melalui diskusi tersebut, diharapkan kapabilitas manajemen risiko Perumdam Tirta Khatulistiwa dapat semakin meningkat, khususnya dalam mengidentifikasi risiko sejak dini, memitigasi dampaknya, serta menyiapkan rencana tindak pengendalian yang diperlukan.
Dengan demikian, keberlanjutan layanan air bersih dan pengembangan layanan pengolahan limbah di Kota Pontianak dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah.(*/Red)
