JAKARTA, KP - Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Melalui berbagai kebijakan dan reformasi tata kelola pupuk, pemerintah bersama Pupuk Indonesia berhasil menghadirkan sistem distribusi yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi petani di seluruh Tanah Air.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting bagi sektor pupuk nasional. “Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru dalam tata kelola pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad.
Salah satu kebijakan besar yang menjadi fondasi reformasi adalah implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua regulasi ini, pemerintah memangkas sebanyak 145 aturan lama yang selama ini memperpanjang rantai birokrasi distribusi pupuk. Hasilnya, proses distribusi kini menjadi jauh lebih efisien dan mampu menjangkau petani dengan lebih cepat.
Regulasi baru ini juga memperluas titik serah pupuk bersubsidi menjadi empat jalur utama pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Sistem ini memastikan pupuk subsidi lebih mudah diakses petani, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyalurannya.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan tata kelola distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan tersebut secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan,” tegas Rahmad.
Dukungan kebijakan pemerintah dan langkah strategis Pupuk Indonesia terbukti membawa hasil signifikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, sehingga petani memperoleh pupuk pada waktu yang dibutuhkan. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau sekitar 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Angka ini meningkat 10% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dan naik 23% dibandingkan capaian pada 2023.
Ketersediaan pupuk yang lebih terjamin turut mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional. Hasilnya, produksi beras dan cadangan pangan Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Indonesia yang tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Fokus utama perusahaan adalah memastikan penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran dan ketersediaan stok hingga tingkat pengecer, terutama pada masa tanam. “Pupuk Indonesia akan terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas yang mendukung kesejahteraan petani dan menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.(*/Red)
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting bagi sektor pupuk nasional. “Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru dalam tata kelola pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad.
Salah satu kebijakan besar yang menjadi fondasi reformasi adalah implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua regulasi ini, pemerintah memangkas sebanyak 145 aturan lama yang selama ini memperpanjang rantai birokrasi distribusi pupuk. Hasilnya, proses distribusi kini menjadi jauh lebih efisien dan mampu menjangkau petani dengan lebih cepat.
Regulasi baru ini juga memperluas titik serah pupuk bersubsidi menjadi empat jalur utama pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Sistem ini memastikan pupuk subsidi lebih mudah diakses petani, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyalurannya.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan tata kelola distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan tersebut secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan,” tegas Rahmad.
Dukungan kebijakan pemerintah dan langkah strategis Pupuk Indonesia terbukti membawa hasil signifikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, sehingga petani memperoleh pupuk pada waktu yang dibutuhkan. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau sekitar 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Angka ini meningkat 10% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dan naik 23% dibandingkan capaian pada 2023.
Ketersediaan pupuk yang lebih terjamin turut mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional. Hasilnya, produksi beras dan cadangan pangan Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Indonesia yang tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Fokus utama perusahaan adalah memastikan penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran dan ketersediaan stok hingga tingkat pengecer, terutama pada masa tanam. “Pupuk Indonesia akan terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas yang mendukung kesejahteraan petani dan menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.(*/Red)
