SAMBAS, KP – Suasana hangat terasa di Kantor Bupati Sambas saat rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat tiba. Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, bersama para koordinator pengawasan disambut langsung oleh Bupati Satono dan Wakil Bupati Heroaldi.
Dalam kunjungannya kali ini, Rudy menekankan pentingnya kinerja dan tata kelola yang baik dalam setiap lini pemerintahan. Menurutnya, kinerja kepala daerah dan BPKP tidak bisa dipisahkan. “Kalau kepala daerah tidak perform, berarti Kepala Perwakilan BPKP juga tidak perform,” ujarnya, sembari mengingatkan bahwa birokrasi harus peka terhadap angka-angka makro yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi maupun pembiayaan.
Ia menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas yang sebenarnya menunjukkan tren peningkatan, tetapi masih menyimpan peluang besar yang belum digali. Pada level perusahaan daerah, BPKP menemukan sejumlah persoalan mendasar: pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang melampaui standar 25 persen, hingga lemahnya kesadaran dalam menerapkan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Tidak hanya soal PAD, Rudy juga menyinggung tantangan serius di sektor pangan. Produksi komoditas lokal di luar beras dan jagung dinilai belum memadai. Biaya produksi yang tinggi, infrastruktur irigasi yang belum terkoneksi, hingga penyaluran pupuk dan solar bersubsidi yang lemah menjadi masalah nyata yang harus segera dibenahi. Bahkan, tidak adanya pengawasan mutu pakan ternak dan penggunaan pestisida turut memperburuk situasi.
Di tengah persoalan itu, BPKP menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Sambas. Beberapa agenda pengawasan telah disiapkan, termasuk audit tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III tahun 2025 serta reviu terhadap Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Langkah-langkah tersebut, kata Rudy, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Bupati Satono menyambut positif kehadiran BPKP. Ia berharap masukan yang diberikan dapat menjadi rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran di daerahnya. “Sinergi antara Pemkab Sambas dan BPKP adalah wujud nyata dari komitmen bersama membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Optimisme itu kini semakin kuat. Dengan dukungan penuh dari BPKP, Kabupaten Sambas menatap masa depan dengan keyakinan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(*/Red)
Ia menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas yang sebenarnya menunjukkan tren peningkatan, tetapi masih menyimpan peluang besar yang belum digali. Pada level perusahaan daerah, BPKP menemukan sejumlah persoalan mendasar: pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang melampaui standar 25 persen, hingga lemahnya kesadaran dalam menerapkan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Tidak hanya soal PAD, Rudy juga menyinggung tantangan serius di sektor pangan. Produksi komoditas lokal di luar beras dan jagung dinilai belum memadai. Biaya produksi yang tinggi, infrastruktur irigasi yang belum terkoneksi, hingga penyaluran pupuk dan solar bersubsidi yang lemah menjadi masalah nyata yang harus segera dibenahi. Bahkan, tidak adanya pengawasan mutu pakan ternak dan penggunaan pestisida turut memperburuk situasi.
Di tengah persoalan itu, BPKP menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Sambas. Beberapa agenda pengawasan telah disiapkan, termasuk audit tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III tahun 2025 serta reviu terhadap Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Langkah-langkah tersebut, kata Rudy, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Bupati Satono menyambut positif kehadiran BPKP. Ia berharap masukan yang diberikan dapat menjadi rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran di daerahnya. “Sinergi antara Pemkab Sambas dan BPKP adalah wujud nyata dari komitmen bersama membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Optimisme itu kini semakin kuat. Dengan dukungan penuh dari BPKP, Kabupaten Sambas menatap masa depan dengan keyakinan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(*/Red)
